Kalau saya lihat di PAD, lebih banyak yang terlihat berasal dari PKB. Ini juga menjadi salah satu penyebab permasalahan lingkungan, karena semakin banyak kendaraan berarti semakin tinggi tingkat kemacetan dan polusi. Jadi rasanya, ke depan Jawa Barat perlu mendorong PAD dari sektor lain, selain dari PKB dan BBNKB.
Arahan Bapak Presiden Prabowo itu jelas, bahwa Bulog harus menyerap dengan harga Rp6500 gabah kering panen, atau beras dengan syarat termasuk pecahannya dan kandungan air itu seharga Rp12.000.
Untuk efisiensi ini semua K/L harus mulai revisi semua anggarannya, dengan revisi anggaran ini kan tidak mungkin tiba-tiba langsung bisa ditanyakan bagaimana, padahal mereka kan baru mulai bekerja pemotongan kan baru.
Hanya saja walaupun ini sudah diatur (alokasi anggaran untuk jalan), namun nampaknya juga belum begitu untuk implementasi karena kita punya undang-undang terkait dengan keuangan negara, sehingga kemudian porsi yang masuk kepada pendapatan negara itu tidak otomatis langsung di cluster untuk kebutuhan jalan.
Lestari Moerdijat: Layanan Pendidikan yang Merata di Tanah Air Harus Diwujudkan
Ya orang mau bikin partai silakan saja sesuai dengan aturan, UU yang ada, misalkan (UU tentang) partai politik (parpol).
Sebenarnya hal itu lebih tepat ditanyakan langsung ke Pak Jokowi. Tapi kalau sebagai kader partai dan anggota DPR, saya melihat sah-sah saja. Setiap orang berhak mendirikan partai politik di Indonesia, asalkan memenuhi syarat yang berlaku. Mau model partainya terbuka atau tertutup, itu tergantung pendirinya.
Kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap laporan Komisi 2 DPR RI tentang evaluasi Pimpinan DKPP periode 2022-2027, apakah dapat disetujui? Terima kasih.
Salah satunya adalah sejauh mana keberpihakannya pada saat ia setelah dilantik menjadi anggota DPR, sejauh mana ikatan batin dan relasi serta perjuangannya untuk memperjuangkan daerah pemilihannya melalui berbagai macam fungsi yang dimilikinya sebagai anggota DPR.
Sehubungan dengan itu, kami meminta persetujuan rapat paripurna hari ini, apakah permohonan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama tersebut dapat disetujui?