Kita tunggu saja sampai benar-benar Presiden dapat menetapkan orang yang tepat dengan jabatan ini, tapi saya kira segera. Dalam undang-undangnya tidak boleh merangkap jabatan.

Kita akan bisa lebih fokus, kita akan bisa lebih memperbincangkan secara lebih mendalam soal perubahan undang-undang pemilu tersebut.

Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari menyoroti lambannya penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) pelaksana dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Iwakum tidak memiliki legal standing dan menilai dalil multitafsir dalam Pasal 8 Undang-Undang Pers tidak berdasar adalah pandangan yang keliru.

Menko Muhaimin Segera Tindak Lanjut Arahan Presiden untuk Cek Keamanan Gedung Pondok Pesantren