Istilah transmigrasi dicetuskan pertama kali oleh Bung Karno pada tahun 1972.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Drs H Anwar Hafid MSi merasa sangat berdosa dengan masyarakat di Morowali. Sebab, apa yang dilakukannya selama ini dalam memperjuangkan lahan transmigrasi yang didiami warganya hingga kini belum membuahkan hasil.

Komisi V DPR RI akan memperjuangkan kenaikan anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) di tahun 2022.

Keberhasilan program-program yang dilaksanakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tidak lepas dari kontribusi para pendamping desa.

Pemutakhiran data desa yang dilakukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PTT), mendapat dukungan dari Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. 

Kemendes PDTT saat ini tengah fokus melakukan revitalisasi pada 52 kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan sebagai prioritas nasional

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti sambut baik langkah Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sleman, DIY membuka program transmigrasi ke empat lokasi di Sulawesi dan Kalimantan.

Gus Menteri mengatakan, tak hanya fokus desa, pendamping desa juga memiliki peran penting dalam mengentaskan daerah tertinggal dan revitalisasi kawasan transmigrasi.

Wabup Kim juga meminta dukungan berupa program dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Rapat Kerja Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini harus dapat menghasilkan rumusan rencana kerja yang dapat diimplementasikan pada tahun 2021 sampai 2024