Direktur Jenderal PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengaku menginginkan kegiatan seperti ini dilakukan setiap tiga bulan sekali, kemudian digelar di tempat dengan suasana terbuka sambil membahas isu-isu terkini terkait dunia ketenagakerjaan.

Kegiatan Development Maritime Vocational Training Center (VTC) di BLK Makassar ini merupakan wujud dari implementasi kebijakan 9 Lompatan Besar Kemnaker.

Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker, Haiyani Rumondang menyatakan, salah satu kasus yang terlihat jelas adalah tidak dibayarnya gaji pemain sepak bola yang seharusnya diterima.

Suhartono menegaskan bahwa Kemnaker sangat serius dalam melakukan pemantauan protokol Kesehatan terhadap P3MI dan LPK-LN, tidak hanya sarananya, namun juga calon PMI yang akan berangkat ke negara-negara penempatan.

Sampai saat ini, Kemnaker berpandangan bahwa Permenaker 19/2015 terkait manfaat JHT masih relevan, mengingat saat ini situasi dan kondisi ketenagakerjaan masih dihadapkan pada dampak pandemi COVID-19.

Sekjen Anwar Sanusi menyatakan, dalam penguatan peran PPSDM Ketenagakerjaan ini diperlukan regulasi serta dukungan dari Kemnaker agar terjadi kolaborasi pelaksanaan diklat ASN dengan Unit Teknis dan lembaga yang terakreditasi oleh LAN.

Kata Menaker, internal pegawai Kemnaker juga harus mempunyai ekspektasi untuk menjadi ASN yang bertalenta.

Menurut Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, Konvensi ILO No. 188 merupakan standar ketenagakerjaan internasional yang ditujukan untuk memastikan para pekerja yang bekerja di atas kapal perikanan memiliki kondisi kerja yang layak.

Menurut Aris Wahyudi, bagi pekerja/buruh penerima BSU yang belum mempunyai rekening Bank Himbara akan dibukakan rekening secara kolektif (burekol), sehingga dana BSU sebesar Rp1 juta yang diterima tidak boleh berkurang sedikitpun.

Indah Anggoro Putri menjelaskan realisasi dan progres program BSU saat ini telah tersalurkan kepada 6.991.873 pekerja/buruh dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.9 Triliun.