Apa kepentingan Presiden Jokowi cawe-cawe dengan Pilkada Jabar. Bagaimana caranya Pak Jokowi bisa intervensi terhadap kebijakan di PDIP yang semua kebijakannya ada di tangan Ibu Megawati, sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan.

Dengan kata lain yang terpenting adalah niat dan tujuan dari kebijakan tersebut semata untuk menyejahterakan masyarakat. Bukan (persoalan) bentuk dari kebijakan tersebut, apakah itu Permen atau PP.

Saya merasa heran, mengapa pemerintah mengeluarkan kebijakan ini di saat daya beli masyarakat menurun. Jelas kondisi tersebut membebani rakyat kecil.

Kebijakan pengaturan harga jual BBM bersubsidi selama ini jadi domain Presiden, bukan menteri. Menteri hanya melaksanakan saja kebijakan yang dibuat Presiden, bukan membuat norma baru terkait urusan yang bersifat strategis.

Komisi IV menilai menyusun kebijakan dapat mempertimbangkan peningkatan pemanfaatan teknologi dan dorongan terhadap komersialisasi pertanian.

Karena saling menghormati antara semua lembaga negara, kalau MK melakukan keputusannya dengan baik, DPR juga bisa membuat kebijakan bersama DPR melakukan kinerja yang mestinya harus lebih baik.

Petani, menurut Sudaryono, adalah profesi yang terhormat dan mulia. Peran mereka sangat vital bagi keberlangsungan bangsa.

Pemerintah harus memberikan penjelasan yang jelas dan mendetail mengenai kebijakan ini, dengan menekankan bahwa penyediaan alat kontrasepsi merupakan langkah preventif untuk kesehatan reproduksi dan bukan untuk mendorong perilaku seks bebas.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI mengimbau pemerintah untuk memperhatikan beberapa aspek penting dalam kebijakan penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar yang baru-baru ini diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2024.

Kebijakan Mempermudah Pembiayaan UMKM Harus Dibarengi dengan Transparansi