DPR bersama pemerintah harus bersama-sama untuk mensosialisasikan Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) kepada masyarakat secara baik. Hal itu agar dapat menghadirkan surga bagi seluruh warga negara.

Omnibus law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) dinilai sebagai komitmen Presiden Jokowi dalam mempermudah investasi serta menciptakan lapangan kerja di tanah air.

Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Menkumham Yasonna Laoly dan jajarannya pada tanggal 24 dan 25 Februari 2020 menyoroti pola manajemen SDM di Kemenkumham.

Pimpinan DPR mendukung pembentukan panitia kerja (Panja) terkait ketahanan nasional untuk penanggulangan virus corona di tanah air. Dimana, Komisi I DPR yang membidnagi pertahanan dan Komisi IX DPR yang membidangi kesehatan akan membentuk Panja virus corona.

Osmel Martinez Azcue menerima tagihan yang lumayan setelah memutuskan untuk menjalani tes setelah mengalami gejala seperti flu setelah kembali dari perjalanan kerja di China.

Jangkar pengaman penyerapan tenaga kerja kita saat ini ternyata bukanlah industri formal yang besar, apalagi padat modal. Jangkarnya adalah UMKM.

Hal ini juga bertentangan dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjamin kerja-kerja jurnalistik dalam memperoleh informasi dan menyebarluaskannya kepada masyarakat

DPD RI Akan Kawal RUU Cipta Kerja Agar Tidak Merugikan Daerah, dinamika pembahasan draf RUU Cipta Kerja / Omnibus Law yang diajukan pemerintah diharapkan tidak menjadikan RUU ini untuk tidak berpihak kepada daerah.

Pemerintah pusat hendaknya melakukan pilot project kartu pra kerja di beberapa daerah terlebih dahulu, untuk mengukur efektivitas dan kendala pelaksanaan kartu pra kerja, sebelum diterapkan secara nasional.

Penutupan Rakor Ketransmigrasian Pemprov Sulbar sekaligus menjadi agenda pamungkas Wamen Budi Arie selama tiga hari kunjungan kerja ke daerah Sulbar