Serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil, termasuk pekerja dan fasilitas kemanusiaan, dilarang di bawah hukum humaniter internasional dan harus segera dihentikan.

AS telah memimpin kecaman atas pengambilalihan kekuasaan oleh militer pekan lalu yang mengganggu transisi rapuh menuju demokrasi di mana kekuasaan dibagi dengan pemerintah sipil.

Dalam rancangan resolusi yang dikerjakan ulang, dilihat oleh Reuters pada Senin (1/11), China dan Rusia ingin dewan beranggotakan 15 negara itu mencabut sanksi-sanksi itu dengan maksud meningkatkan mata pencaharian penduduk sipil di negara Asia yang terisolasi itu.

Hasil penyerapan dari perternak UMKM dari Provinsi Lampung, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, tersebut dibagikan secara gratis kepada aparatur sipil Kementan, yayasan, dan panti asuhan.

Hal itu diduga dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lampung Utara, Akbar Tandaria Mangkunegara.

Sementara itu pekerja perusahaan minyak negara, dokter, dan pilot bergabung dengan kelompok sipil yang menentang pengambilalihan itu.

Protes dan kerusuhan telah melumpuhkan Myanmar sejak kudeta 1 Februari, dengan militer dituduh melakukan kekejaman dan kekuatan berlebihan terhadap warga sipil, meskipun junta menyalahkan kerusuhan pada teroris yang bersekutu dengan pemerintah bayangan.

Lebih dari 1.100 warga sipil tewas dalam tindakan keras berdarah di negara itu terhadap perbedaan pendapat dan lebih dari 8.000 ditangkap sejak kudeta, menurut kelompok pemantau lokal.

Syarief Hasan menyebutkan, aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh Junta Myanmar terhadap masyarakat sipil tidak dapat dibenarkan.

Myanmar telah terperosok dalam kekacauan sejak kudeta, dengan lebih dari 1.100 warga sipil tewas dalam tindakan keras berdarah terhadap perbedaan pendapat dan lebih dari 8.000 ditangkap menurut kelompok pemantau lokal.