Sikap Presiden Jokowi dalam memutuskan kebijakan terkait lingkungan hidup mulai dipertanyakan. Kepala Negara yang dikenal keras menangani isu SDA mulai kendur di penghujung masa jabatannya.

Mulyanto dinilai konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat baik terkait masalah legislasi maupun advokasi. Mulyanto juga dinilai aktif menjadi narasumber pemberitaan, baik sebagai Wakil Ketua FPKS, Anggota Komisi VII DPR RI maupun Anggota Badan Legislasi (Baleg).

Pemerintah bersama DPR, dan kemudian diterjemahkan oleh teman-teman penyelenggara pemilu sudah semaksimal mungkin berupaya supaya memang setiap daerah di Indonesia ini terjadi kompetisi yang sehat, fair (adil, red.), dan yang memang diikuti oleh aspirasi masyarakat di situ.

Soal pelibatan aparat penegak hukum kan di DPR itu one thing, aparat penegak hukum itu another thing. DPR itu institusi politik, APH itu institusi penegak hukum, jangan campur adukkan antara politik dengan hukum itu menjadi campur aduk.

Lodewijk menjelaskan persetujuan penyempurnaan rumusan RUU Wantimpres pada rapat paripurna itu dilakukan terhadap ketentuan Pasal 8 huruf g, yang menyatakan `Tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih`.

Tahapan perencanaan seperti ini kan mencerminkan governansi Pemerintah yang lemah.  Akibatnya terbolak-balik, yang hilir jadi hulu, dan yang hulu jadi hilir. Ini tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang ada.

Rakerdasus ini turut dihadiri pasangan calon yang diusung PDIP dalam Pilgub Jateng, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi (Hendi), serta Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto. Sementara itu dari jajaran DPP tampak hadir Ganjar Pranowo dan Adian Napitupulu.

Dia memerinci dari pagu anggaran 2025 sebesar Rp165,16 triliun itu, anggaran untuk Kementerian Pertahanan sebesar Rp53,95 triliun atau terdukung 112,16 persen dari usulan, Mabes TNI sebesar Rp11,17 triliun atau terdukung 26,26 persen dari usulan.

Dia juga memperingatkan Jaja agar tidak memberikan pernyataan yang seolah-olah menyebutkan bahwa pembagian 50:50 tersebut atas persetujuan DPR. Terlebih DPR selalu berpegang teguh pada aturan dan tidak pernah menyetujui hal tersebut.

Seorang perempuan berusia 17 tahun yang hamil sempat disekap dua orang pria dewasa di Kasihan, Bantul.