Kepuasan publik terhadap pemerintah Joko widodo bisa menjadi modal kampanye bagi para menteri yang akan berlaga di pilpres 2024.

Itu kan ada pendapat DPR, pendapat pemerintah, nah nanti pendapat DPR itu bisa kemudian dari fraksi-fraksi dapat disampaikan dalam sidang MK.

Wacana kembali ke sistem proporsional tertutup merupakan kemunduran dalam kedewasaan berdemokrasi.

Indikator Politik Indonesia menggelar survei terkait dengan elektabilitas tiga tokoh yang potensial menjadi Capres pada Pilpres 2024.

Lembaga survei Indo Riset merilis hasil survei terkait elektabilitas tiga kandidat capres pada Pilpres 2024.

PPK Matraman siap langsung tancap gas jalankan tugas sesuai UU 7/2017 dan PKPU 8/2022. PPK Matraman juga komitmen junjung integritas dan profesionalitas.

Kami sudah membangun komunikasi dengan fraksi-fraksi dan hasil dari komunikasi kami itu, mayoritas fraksi (8 fraksi-red) sepakat di Pemilu 2024 mendatang tetap menggunakan sistem proporsional terbuka sesuai UU no 7 tahun 2017.

KIB patut segera mengumumkan capres yang bakal didukung pada Pilpres 2024. Hal itu mempertimbangkan waktu yang tersedia bagi sosialisasi dan kampanye capres.

Masyarakat berhak mengetahui berbagai proyeksi untuk tahun 2023 untuk kemudian mengantisipasi semua perencanaan demi kesuksesan agenda pemilu 2024.

Popularitas tidak lantas menjadi satu-satunya ukuran dalam menentukan calon pemimpin bangsa.