Karena itu waktu untuk perpanjangan izin tersebut masih cukup lama, sehingga tidak perlu terburu-buru. Biarlah ini diurus oleh Pemerintahan yang akan datang agar lebih optimal. Sehingga tidak ada kesan untuk mengejar Pemilu atau “deal-dealan” politik untuk biaya kampanye.

Karena itu waktu untuk perpanjangan izin tersebut masih cukup lama, sehingga tidak perlu terburu-buru. Biarlah ini diurus oleh Pemerintahan yang akan datang agar lebih optimal. Sehingga tidak ada kesan untuk mengejar Pemilu atau “deal-dealan” untuk biaya kampanye.

Selama dua periode ini Jokowi menduduki jabatan tersebut banyak tindakan ceroboh dari pemerintahan. Mirisnya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan semakin memenjarakan rakyat dalam rangka menjaga kekuasan demi kepentingan nafsu oligarki.

Tidak ada gunanya merevisi kebijakan tersebut di ujung rezim pemerintahan sekarang ini. Karena yang akan melaksanakan target dalam KEN ini Pemerintah periode berikutnya.

Mahfud mengatakan mewujudkan berbagai program pemerintahan tidak akan berjalan mulus tanpa pemimpin yang kuat

Perang Israel-Hamas, Warga Gaza Enggan dengan Pemerintahan Otoritas Palestina

Laode Ida dalam orasinya menekankan pentingnya perubahan dalam tata kelola pembangunan dan pemerintahan.

Pada masa pemerintahan Tuan Rondahaim Saragih Garingging (1828-1891), Partuanan Raya tidak pernah takluk kepada pemerintah kolonial Belanda.

Kabar itu selentingan saya dengar. Namun apakah itu sesuatu yang pasti, tentu Pak Jokowi dan Pak SBY yang persis mengetahuinya. Biarlah urusan pergantian menteri sepenuhnya menjadi wewenang Presiden Jokowi. Kita junjung tinggi konstitusi yang menegaskan bahwa kita menganut prinsip presidensial, di mana Presiden memiliki wewenang penuh dalam menentukan kabinetnya.

Kewenangan khusus Otorita IKN bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Fraksi PKS menilai kewenangan khusus yang diberikan kepada Otorita IKN berpotensi menjadikan otorita tersebut memiliki kewenangan yang bersifat mutlak yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.