Menaker Ida berusaha menjelaskan maksud Omnibus Law Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan, ke PBNU

Program ini, menurut Dirjen Dikti Nizam, bertujuan membuka peluang bagi para mahasiswa untuk berwirausaha, atau berperan sebagai penyedia lapangan kerja.

Menaker Ida mengatakan, manfaat program ini adalah uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja

Joko Widodo garansi adanya hak-hak pekerja, dalam UU Ciptaker tersebut juga mengatur tentang adanya jaminan sosial pekerja.

Menaker Ida menepis anggapan bahwa UU Cipta Kerja menghilangkan peran advokasi dari serikat dalam hal proses PHK

Bamsoet Bahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja hingga Vaksinasi Covid-19

Total Bantuan Subsidi Gaji akan diberikan kepada 12,4 juta pekerja dengan besaran bantuan sebesar Rp2,4 juta per penerim

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid menyempatkan ziarah ke makam Sultan Maulana Hasanudin 

Peneliti ICW, Wana Alamsyah menduga anggaran tersebut berkaitan dengan antisipasi aksi massa penolakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Mantan Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019, Fahri Hamzah mengkritisi MenkoPolhukam, Mahfud MD terkait pernyataan akan menindak tegas pelaku anarkis dan perusakan saat aksi unjuk rasa penolakan UU Ciptaker.