KPK melalui pelaksanaan tugas Koordinasi telah mendorong agar pengelolaan TMII diserahkan kepada pemerintah melalui Sekretariat Negara. 

Diperlukan adanya peraturan setingkat Undang-Undang (UU) dalam mengatur peredaran minuman beralkohol di Indonesia agar ada konsistensi dalam pengaturannya.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) sudah menyelesaikan penyusunan dua Peraturan Pemerintah (PP), sebagai turunan dan implementasi UU Cipta Kerja (Ciptaker).

Ketua Komisi III DPR Herman Herry berharap, Komisi Yudisial (KY) melakukan seleksi calon Hakim Agung tahun 2021 secara profesional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

DPD RI memiliki peran penting dalam pemantauan dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)  dan Peraturan Daerah (Perda).  DPD RI juga berjuang untuk kepentingan daerah.

Komisi II DPR RI dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sepakat menunda pemberlakuan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik, dan segera melakukan evaluasi dan revisi terhadap ketentuan yang berpotensi menimbulkan permasalahan di masyarakat.

Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI menerima audiensi dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat dengan agenda konsultasi terkait Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Rabu (17/3). 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. 

Kabupaten Gresik turut mendukung peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur. Dukungan dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Gresik.

KND punya tugas berat memastikan berbagai peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah tersebut tidak hanya berakhir di atas kertas saja.