Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Anetta Komarudin, menyoroti kasus peredaran uang palsu di Sulawesi Selatan yang melibatkan pemalsuan mata uang rupiah.

Seharusnya, semua transaksi yang terjadi di wilayah Indonesia menggunakan rupiah. Dalam Undang-Undang Mata Uang, sudah jelas bahwa rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi di Indonesia.

Hari ini di selenggarakan FGD ini untuk kemudian kita mendapatkan masukan-masukan pertimbangan (ahli). Khususnya terkait dengan pasal-pasal yang sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi.

Jika situasi ini dibiarkan, maka akan semakin merugikan masyarakat, terutama menjelang bulan suci Ramadan dan Idulfitri 2025.

Kita terima, yang lapornya itu Eneng Ika Haryati melaporkan Mardani Ali Sera laporan terkait dengan pernyataan teradu dalam sebuah acara resmi di DPR RI.

Sepanjang yang kita ketahui, Bank Indonesia selalu melakukan pengecekan aktif terkait peredaran uang di masyarakat. Dari sekian triliun uang yang telah dicetak oleh Peruri dan diedarkan oleh BI, jumlah uang palsu yang beredar sangat kecil.

Kami membicarakan berbagai macam isu. Salah satunya adalah kami ingin meningkatkan komunikasi dan hubungan antara Parlemen Singapura dan Parlemen Indonesia.

Politikus PDIP ini mengapresiasi Presiden Prabowo terkait dengan hasil survei tersebut. Namun, dia mengingatkan agar program-program pemerintah ke depannya harus mengutamakan kesejahteraan rakyat.

Jika memang ada indikasi pelanggaran pidana, saya mendapatkan informasi dari Kejaksaan Agung bahwa proses penyelidikan sedang berjalan terhadap jajaran ATR/BPN. Penyelidikan ini bukan penyidikan, namun kami ingin membuka masalah ini secara terang benderang—siapa pelakunya, siapa yang memerintahkan, dan siapa saja yang turut serta.