Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menerima Laporan Keuangan Tahun Buku 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. BPK memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada DPR RI.

Kementerian Pertanian telah berhasil mempertahankan WTP sejak 2015

Jokowi menegaskan  setiap rupiah uang rakyat dalam APBN harus bisa dipertanggungjawabkan pengelolaannya.

Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI.

Ketua DPR Dr. (H.C.) RI Puan Maharani menyerukan agar penggunaan dana untuk penanganan pandemi virus Corona (Covid-19) harus transparan.

DPR RI Puan Maharani menerima kedatangan Pimpinan BPK dalam rangka Konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan BPK RI. Pertemuan dilaksanakan di ruang Pustakaloka Gedung Nusantara IV kompleks Parlemen RI di Jakarta.

ersangka korupsi dalam kasus suap dana hibah bantuan Kemenpora kepada KONI, Miftahul Ulum menyampaikan permohonan maafnya kepada Anggota BPK, Achsanul Qosasih dan mantan Jampidsus Kejakgung, Adi Toeharisman.

BPK harus mengawasi secara detail, agar tidak terjadi kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu dalam menangani masalah krisis ekonomi

DPR RI menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II  tahun 2019, disertai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2019 dan penyampaian IHPS II Tahun 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pelaksanaan program pelatihan Kartu Prakerja terus menuai kritikan karena proses dan pelaksanaannya dinilai bermasalah. Pemerintah didesak menghentikan program itu lantaran masyarakat lebih memerlukan bantuan langsung.