Menteri Pertanian (Kementan), Syahrul Yasin Limpo belakangan selalu menegaskan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang tidak boleh tertunda apalagi berhenti di tengah pandemi.

Adapun khusus untuk mengeluarkan zakat harta (mal) di tengah pandemi virus corona baru (Covid-19), Wamenag menganjurkan supaya disegerakan sepanjang sudah memenuhi nisabnya.

Menghadapi ancaman pandemi COVID-19 yang menyebar ke populasi yang besar, India memperpanjang penutupan terbesar di dunia atas penyakit ini hingga setidaknya 3 Mei.

Kebijakan pemerintah terkait pemotongan tunjangan hari raya (THR) bagi presiden, menteri, anggota DPR hingga ASN eselon I dan II patut diapresiasi. Namun, langkah strategis itu harus tepat sasaran guna penanggulangan pandemi Covid-19.

Pada prinsipnya, MPR RI mendukung berbagai upaya pemerintah mengatasi pandemi Covid-19, namun juga tak ingin pelaksanaan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menuai permasalahan di kemudian hari.

Pasca bencana gempa bumi dan tsunami Jepang pada 11 Maret 2011, reaktor nuklir di Fukushima bocor.

China mendesak Bank Dunia untuk menangguhkan pembayaran utang bagi negara miskin, menyusul pandemi virus corona baru (Covid-19) di seluruh dunia.

DPD RI terus memantau kesiapan dan kondisi daerah dalam menghadapi pandemi covid-19. Seluruh senator secara khusus terus diminta untuk memantau kesiapan daerah menghadapi potensi peningkatan jumlah kasus covid-19.

Presiden Joko Widodo telah mengumumkan status Karantina Wilayah dampak dari meluasnya penyebaran pandemi Covid-19. Tentunya Komite II DPD RI memandang hal tersebut akan berdampak secara menyeluruh terhadap ketahanan pangan di daerah.

Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry mendukung aparat kepolisian untuk meningkatkan langkah antisipasi terhadap gejolak dalam masyarakat di tengah pandemi Covid-19.