Pemerintah akan menerapkan ijazah elektronik dan cetak mandiri mulai tahun ini. Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2024 tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Saya rasa tidak ada kebijakan yang tidak sepengetahuan Presiden. Tidak mungkin. Gak mungkin ada menteri yang berani-beranian atau yang mengarang-mengarang kebijakan itu tanpa ada koordinasi atau instruksi dari presiden.

Ekspansi 20 juta hektar lahan sawit dengan alasan kemandirian pangan dan energi, justru memperburuk krisis sosial dan lingkungan.

Protes itu sebagai wijud kekecewaan atas kebijakan Bahlil mengenai gas 3 kg yang telah membuat rakyat harus antri untuk mendapatkan gas tersebut. Bahkan ada rakyat yang meninggal.

Kan kalau evaluasi periodik itu dalam satu periode bisa ada 10, 15, 20 kebijakannya periodesasi evaluasi per 100 hari misalnya. Per 200 hari atau per tahun atau apa. Kalau menurut gua per kebijakan aja dievaluasi. Jadi lebih pendek gitu lo.

Kebijakan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengenai gas LPG 3 Kg membuat polemik dan kegaduhan yang dianggap mempersulit rakyat kecil dan menghilangkan salah satu sumber pendapatan pedagang kecil.

Menteri ESDM Bahlil Dahadalia disebut telah menghancurkan citra Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan yang mengakibatkan kelangkaan liquified petroleum gas (elpiji) atau LPG 3 Kg.

Jadi kami memberi catatan bahwa sekali lagi, seperti yang dikatakan tadi, catatan keras karena ada di kesimpulan kesimpulan dapat kemarin bahwa memutuskan kebijakan apapun harus melalui mitigasi dan tingkat kehatian-kehatian yang baik apalagi ini menyangkuut hajat hidup orang banyak seperti tadi.

Menteri ESDM Bahlil Dahadalia dinilai telah “menampar” alias mempermalukan Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan yang mengakibatkan kelangkaan liquified petroleum gas (elpiji) atau LPG 3 Kg.

Lestari Moerdijat: Perspektif Arkeologis Harus Menjadi Dasar Pengambilan Keputusan pada Kebijakan terkait