Jika dipercaya duduk di DPR, Ahmad Iman berkomitmen untuk mengawal pembenahan nasib PMI di luar negeri. Upaya pemerintah dalam memperhatikan nasib PMI akan didukung melalui DPR.

Kesiapan Komnas HAM itu disampaikan setelah menerima laporan dari para aktivis Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mengawal kasus pemalsuan dan penyalahgunaan identitas PMI oleh PT CCUK.

Ahmad Iman mendesak pemerintah agar melakukan hal serupa terhadap kasus-kasus yang dihadapi PMI di luar negeri.

Kerja Ahmad Iman dalam memperjuangkan nasib PMI akan lebih maksimal jika berhasil masuk Parlemen, karena perbaikan nasib PMI harus dilakukan mulai dari hulu hingga hilir.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), pemerintah kembali meresmikan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di Kabupaten Bima

Para PMI dari berbagai Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) tersebut sudah 1,3 tahun menyelesaikan kontrak.

20 orang pekerja migran Indonesia (PMI) yang masuk ke Arab Saudi melalui agensi Anasban, mengaku sudah satu tahun habis kontrak.

Tim PMI yang terjun ke lapangan membantu untuk upaya evakuasi dan memberikan pertolongan pertama bagi warga yang mengalami luka-luka.

Pasalnya, kendati Indonesia sudah mematenkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), praktik penyiksaan terhadap PMI tetap saja masih marak terjadi.

Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Tatang Budie Utama Razak mengatakan, ada banyak bidang pekerjaan di sektor profesional dan formal yang dapat diisi oleh PMI