Meski kuota gratis yang diberikan pemerintah seluruhnya merupakan kuota umum, namun kuota ini tidak dapat digunakan pada aplikasi dan game tertentu. Apa saja? Dikutip dari laman https://kuota-belajar.kemdikbud.go.id/, berikut ini daftarnya.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim mengatakan bahwa kuota data internet ini diperlukan untuk mendukung pembelajaran di masa pandemi yang berlangsung secara tatap muka terbatas maupun pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Wakil Presiden RI Ma`ruf Amin mendukung pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas, di wilayah PPKM level 1-3.

Dalam rapat koordinasi antara Mendikbudristek dan Komisi X DPR RI pada Rabu (8/9), Huda meminta syarat yang menimbulkan polemik itu tidak dijadikan standar lagi.

Menteri Nadiem mengapresiasi masukan dari Komisi X dan masyarakat mengenai berbagai kekhawatiran dan kecemasan terhadap implementasi persyaratan sekolah penerima BOS. Ia menjelaskan, program tersebut sudah ada sejak 2019, dan ada waktu tiga tahun untuk menyosialisasikan kebijakan.

Saya menyampaikan selamat Hari Aksara Internasional pada 8 September

Itulah yang jadi pertanyaannya (alasan pembubaran). Kalau ditarik ke Kementerian maka bukan independen lagi namanya.

Mas Menteri coba belajar dulu soal tata aturan perundangan negara, nanya deh sama staf ahlinya sebelum keluarkan regulasi. Biar enggak bikin regulasi yang sembrono, labrak tata aturan. Amanah Undang-Undang mau dimentahkan sama Permendikbudristek, gimana ceritanya.

Kedua prioritas tersebut ialah pemenuhan sarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan rehabilitas sekolah yang tidak memadai dan mengalami kerusakan.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim menyebut pembelanjaan dana BOS yang fleksibel sangat diperlukan apalagi di masa pandemi.