Desakan mundur untuk Muhyiddin mengemuka pasca Raja Malaysia mengeluarkan teguran atas pencabutan status darurat Covid-19, tanpa terlebih dahulu memberi tahu raja.

Raja Al-Sultan Abdullah memutuskan bahwa keadaan darurat adalah untuk menangguhkan pemilihan negara bagian untuk mencegah peningkatan lebih lanjut dalam penyebaran COVID-19.

Pemerintah Jepang pada Jumat (30/7) mengusulkan keadaan darurat hingga 31 Agustus di tiga prefektur dekat tuan rumah Olimpiade Tokyo dan prefektur barat Osaka, ketika kasus COVID-19 melonjak ke rekor.

Langkah Pemerintah Malaysia mencabut Ordonansi atau Peraturan Darurat terus menuai kecaman. Salah satunya juga datang dari Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi.

Muhyiddin ditegur karena mencabut seluruh aturan nasional darurat per 21 Juli 2021, enam bulan pasca regulasi itu bergulir pada Januari 2021 lalu.

Meskipun ada penurunan polusi yang terkait dengan pandemi COVID-19, tingkat CO2 dan metana di atmosfer mencapai titik tertinggi sepanjang masa pada tahun 2021.

Maroko telah mengkonfirmasi 9.638 kematian terkait virus corona dan 588.448 kasus penyakit

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta core values dan employer branding yang diluncurkan Presiden Jokowi untuk ASN dan pegawai-pegawai pemerintah termasuk BUMN, menjadi era baru pelayanan publik. ASN harus jadi bagian terdepan dari solusi.

Ledakan itu mendorong aplikasi peringatan NINA Jerman untuk mengirim peringatan bahaya ekstrim kepada penduduk, memberitahu mereka untuk menutup pintu dan jendela dan menyimpan nomor darurat sebanyak mungkin.

Otoritas medis di Bangkok mengatakan Senin bahwa semua tempat tidur unit perawatan intensif (ICU) untuk pasien COVID-19 di rumah sakit umum penuh dan beberapa orang sakit dirawat di ruang gawat darurat.