Presiden Prabowo Subianto dikabarkan telah melayangkan surat pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke DPR RI. Berdasarkan informasi yang dihimpun ada dua nama calon Kapolri berpangkat Komjen yang dikirim ke Senayan.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyampaikan masih banyak tahanan aksi unjuk rasa yang belum mendapat bantuan hukum.

Kalaupun ada tuntutan Kapolri Jendral Listyo Sigit mundur atau diberhentikan, hal itu perkembangan demo yang lumrah, karena dinamika di lapangan terkadang berkembang begitu cepat.

Hal ini menjadi salah satu poin dari pernyataan sikap yang dibuat lebih dari 20 organisasi sipil dalam Koalisi Masyarakat Sipil

Menuntut agar baik Kapolri maupun Kapolda Metro Jaya mundur dari jabatan masing-masing. Sebagai puncak struktur kepolisian yang komandois, kejadian seperti ini, lebih dari cukup untuk jadi dasar bagi Kapolri dan Kapolda meletakan jabatan. Kapolda dan Kapolri adalah jabatan puncaknya.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji meminta Polri mengusut tuntas insiden kendaraan taktis (rantis) Brimob yang melindas seorang pengemudi Ojol hingga tewas di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (28/8).

Rotasi tersebut bukan bentuk penghargaan terhadap para perwira tinggi yang memang memiliki prestasi dalam menjalankan tugasnya tetapi juga bentuk penyegaran maksimal organisasi agar bisa semakin maksimal mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat.

Jadi penguatan dari masing-masing mitra prinsipnya kita sangat setuju, kalau bisa ditambah, ditambah.

Menyampaikan kepada publik terkait RUU KUHAP yang rencananya raker hari ini dengan mensesneg dan menteri hukum itu ditunda sampai besok, Selasa (8/7) jam 13.00 WIB.

Saya kira, Pak Kapolri sudah bicara kan, akan memilih sosok yang mirip dengan Pak Dofiri. Yang jelas pergantian Wakapolri itu menjadi kewenangan Kapolri.