MPR Bahas Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Demokrasi Pancasila

DPN dinilai berpotensi mencederai prinsip demokrasi dan supremasi sipil serta tumpang tindih kewenangan dengan institusi lain.

Dalam iklim demokrasi setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk menyalurkan aspirasinya dengan berbagai cara.

Usulan agar capres dan cawapres wajib berasal dari kader partai politik (parpol) dinilai keliru.

Kita semua punya tanggung jawab untuk menjaga kualitas demokrasi. Jangan sampai kebebasan yang kita miliki justru disalahgunakan.

Teror air keras terhadap aktivis HAM menjadi peristiwa ironi yang terus berulang.

Komisi III DPR RI prihatin dan mengecam keras aksi penyiraman air keras tersebut. Ini bukan kejahatan kriminal biasa, melainkan kejahatan terhadap demokrasi.

Badan Pengkajian MPR Gelar FGD, Bahas Penguatan Demokrasi

Serangan terhadap pembela HAM tidak boleh dipandang sebagai kriminal biasa. Ini adalah ancaman terhadap ruang demokrasi kita.