Salah satu solusi yang ditempuh Kementan ialah mengangkat Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu (THL TB) menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K)

Kerja sama tersebut dilakukan melalui Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang, salah satu UPT Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP).

Pembangunan workshop CPMI pertama milik Kemnaker ini merupakan salah satu pemenuhan tanggungjawab dalam memberikan perlindungan teknis bagi CPMI sebelum bekerja ke luar negeri.

Kebijakan ekonomi perlu difokuskan untuk memajukan pertanian agar pangan tercukupi, lapangan kerja makin terbuka, kemiskinan menurun, dan devisa meningkat.

Untuk meminimalkan masyarakat terbujuk rayu calo, kata Menaker Ida, Kementerian Ketenagakerjaan telah menghadirkan program Desmigratif di daerah kantong PMI.

LTSA ini diharapkan dapat menciptakan layanan yang cepat, mudah, murah, dan aman bagi calon pekerja migran, serta meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran dan keluarganya.

Berdasarkan survei yang dilakukan Kemnaker pada 2020 menunjukkan bahwa sekitar 88 persen perusahaan terdampak pandemi yang mengakibatkan kerugian pada operasional perusahaan.

Arah kebijakan program ini adalah mengubah secara total BLK sebagai Balai Pelatihan Vokasi yang menjadi pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.

Dukungan tersebut pastinya dapat menjadi salah satu upaya meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja, baik wanita maupun laki-laki.

Kerja sama kedua lembaga antikorupsi ini diperlukan lantaran tindak pidana korupsi saat ini telah berlangsung hingga lintas negara.