Kemenekraf/Bekraf memaparkan _grand design_ pembangunan ekraf saat rapat kerja (raker) dengan Komisi VII DPR. Salah satu pembahasan yaitu mengenai 8 Asta Ekraf serta penyesuaian efisiensi.

Saya kembali sampaikan bahwa berdasarkan hasil pembahasan substansi materi menyepakati dan menyetujui RUU TNI yang dibahas fokus hanya pada 3 substansi utama, yaitu yang pertama terkait dengan Pasal 7, yaitu tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang.

Dari beberapa pasal yang dibahas, yang sudah kami sampaikan pada masyarakat bahwa dalam pasal-pasal itu juga tidak terdapat adanya peran atau dwifungsi TNI.

Ribuan personel gabungan itu ditempatkan di sejumlah titik di sekitar Gedung DPR. 

Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengecam serangan brutal tentara Israel ke wilayah Gaza Utara, Palestina, di tengah kesepakatan gencatan senjata.

Pasar keuangan kembali diguncang. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terjun 3,84 persen ke level 6.223,39, yang mencerminkan kekhawatiran pasar semakin dalam terhadap kondisi ekonomi Indonesia.

Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan TNI aktif yang mengisi jabatan sipil harus tunduk pada proses hukum sipil dan diadili melalui peradilan umum.

Pasalnya, revisi UU ini mengandung beberapa perubahan signifikan, termasuk perluasan peran militer dalam kehidupan sipil dan peningkatan kesejahteraan bagi perwira TNI

Kami meminta pemda dan kementerian lembaga agar tidak menghilangkan hak-hak honorer yang telah lulus CPNS maupun PPPK.