Ini adalah tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran yang diminta oleh Presiden terpilih untuk melakukan sinkronisasi dengan kementrian-kementrian untuk mempersiapkan proses pemerintahan setelah mereka dilantik pada tanggal 20 Oktober.

Fakta hukum dan sosiologi menunjukkan bahwa revisi atas UU MD3 di era Presiden Jokowi dengan dikeluarkannya UU Nomor 17 Tahun 2014 mereduksi kewenangan DPD RI secara kelembagaan.

Pokok-pokok kebijakan fiskal diarahkan untuk memperkuat ruang fiskal bagi pemerintahan baru, sehingga memiliki ruang yang luas untuk dapat menyempurnakan RKP dan APBN pada tahun pertama melalui mekanisme perubahan APBN (APBN-P) oleh pemerintah baru.

Penurunan angka korupsi tersebut memungkinkan karena GovTech akan membuat pemerintahan menjadi lebih efisien dan transparan.

Ketua MPR Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

Kami siarkan info ini agar ada tindakan cepat pihak Otoritas Pekerja Migran di Pemerintahan Pusat dan Daerah Sulawesi Tengah.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas memimpin Rapat Panja Penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU No.39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Karena tantangan yang dihadapi pemerintahan tentu dari periode ke periode bisa jadi berbeda-beda. Karena itu, fleksibilitas UU dalam mengakomodasi apa yang menjadi visi-misi presiden terpilih tentu harus dibuka secara lebar.

Tidaklah sesuai dengan asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan, di mana APBN 2025 disusun oleh Pemerintahan yang purna tugas, akan tetapi yang harus bertanggung jawab adalah Pemerintahan yang baru.