Terkait dengan hal itu sembilan fraksi sudah menyatakan persetujuannya untuk belum membahasnya pada Paripurna hari ini. Karena memang perlu ada persamaan sikap dan persamaan persepsi dari kedua belah pihak untuk bisa menyamakan hal tersebut.

Jadi memang harus segera dibahas RUU DKJ agar tidak terjadi kekosongan hukum terkait status dari Jakarta setelah Ibu Kota resmi pindah ke Nusantara di Kalimantan Timur.

Fraksi PKS setuju dengan pendapart Kepala BRIN bahwa yang dibutuhkan Indonesia ke depan adalah PLTN skala besar dengan daya lebih dari 1.000 MW jenis generasi ke-3 PWR (pressure water reactor) untuk Pulau Sumatera dan Kalimantan.

Fraksi PKS sepakat dan sejalan dengan aspirasi yang disampaikan teman-teman Serikat Pekerja (SP) PLN terkait penolakan skema power wheeling. Fraksi PKS melihat ketentuan ini sangat berbahaya bagi tata kelola kelistrikan nasional. Karena itu dengan tegas Fraksi PKS menolak usulan tersebut.

Mantan Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR dari Fraksi Gerindra itu diperiksa dalam kasus suap pengondisian temuan pemeriksaan BPK di Sorong.

Mantan Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR dari Fraksi Gerindra itu berpeluang dipanggil dan diperiksa KPK.

Yang sudah membacakan laporan sebanyak delapan fraksi menyatakan setuju, satu fraksi yakni Partai Kebangkitan Bangsa, tadi lewat sekretariat menyampaikan, kalau yang lain semua setuju, PKB ikut setuju.

Dunia sedang menyaksikan genosida mengerikan oleh penjajah Israel terhadap anak-anak, perempuan, dan orang tua di Gaza Palestina. Sampai dengan hari ke 37 korban jiwa rakyat Palestina mencapai 11.223 jiwa dimana 75 persen adalah anak-anak (4.506 jiwa), perempuan (3.027 jiwa) dan orang tua (678 jiwa). 28.000 jiwa lainnya mengalami luka-luka serius yang tidak bisa dirawat dengan baik karena rumah sakit telah hancur.

Agus Rahma yang merupakan mantan Anggota DPRD Jambi dari Fraksi PAN meninggal dunia saat dilarikan ke RSUD Raden Mattaher.

Sebelumnya, badan legislasi (Baleg) DPR RI melakukan rapat secara tertutup terkait penyusunan rancangan undang-undang (RUU) tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.