Kita semua harus mendorong MPR dan semua Lembaga Negara serta institusi TNI dan Polri, termasuk organisasi-organisasi masyarakat serta keagamaan dan partai-partai politik, untuk bersama-sama membangun konsensus nasional guna mewujudkan hal tersebut.

Sehingga undang-undang yang dihasilkan, yang mengikat secara hukum kepada seluruh warga negara tidak hanya dibuat oleh keterwakilan partai politik saja. Tetapi juga oleh keterwakilan masyarakat nonpartisan atau people representative.

Raker Komite IV DPD RI, Fadel Muhammad : Praktek Belanja Dari Pusat ke Daerah, Harus Dibatasi

M. Syukur Kembali Pimpin Fraksi Kelompok DPD di MPR

Menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks dan tidak pasti serta dipenuhi dengan suasana turbulensi, maka memperkokoh kedaulatan negara dengan kembali pada Pancasila. Tentu, perlu tekad bersama, membutuhkan kerjasama, semangat kejuangan, dan sumbangsih positif, serta keterlibatan semua elemen bangsa tanpa kecuali dan tanpa syarat.

Hal itu disampaikan Bamsoet dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 pada Rabu (16/8).

Dia menjelaskan sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan diselenggarakan dalam satu rangkaian sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang akan dihadiri 1.549 undangan.

Ketua Kelompok DPD Minta Pemerintah Optimalkan Jalur Diplomasi Sikapi Aksi Pembakaran Al-Qur`an

Fadel Muhammad : Wacana Penguatan DPD Melalui Amandemen Sulit Terlaksana

Rapat Konsultasi Pimpinan MPR dan DPD Bahas Surat Pergantian Wakil Ketua MPR dari DPD