Ini sudah seperti menampar muka lembaga. Pemerintah sudah menjanjikan sampai bulan Juni kemarin. Ini sudah masuk bulan Juli tapi tidak ada kabar apapun dari pihak terkait. Kami jadi mempertanyakan kemauan politik dari pemerintah, khususnya Kemendikbud terkait hal ini.

Jadi kepada para politisi dan para tokoh, jangan kalian politisasi urusan ini, ini bukan mau-maunya pemerintah, bukan mau-maunya kelompok tertentu.

Pemerintah harus segera menerbitkan revisi Perpres terkait pembatasan pengguna BBM bersubsidi, baik solar maupun Pertalite tersebut kalau memang serius. Agar upaya yang dilakukan Pertamina saat ini mempunyai payung hukum.

Penyikapan MK dan Pemerintah itu sesuai dengan Pancasila pasca Dekrit Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959 yang menegaskan keyakinannya bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 45 dan merupakan kesatuan tak terpisahkan dari Konstitusi.

Agar target 14 persen tercapai butuh kerja keras. Bukan berarti yang ekonomi mampu terhindar stunting, jangan salah. Meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak itu perlu payung hukum, butuh pemerintah pusat dan daerah kerja sama.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Hermanto dalam pandangan fraksi menyampaikan, kegagalan pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi membuktikan rendahnya kemampuan pemerintah untuk memacu di berbagai sektor di dalam perekonomian.

Fraksi PKB meminta kepada pemerintah agar lebih memprioritaskan sektor pertanian, karena sektor ini berkaitan dengan tingkat kemiskinan yang mana jumlah rumah tangga miskin sebagian besar berasal dari karakteristik rumah tangga dengan sumber penghasilan utama rumah tangga sektor pertanian.

Penangganan PMK oleh Pemerintah saat ini sudah masuk fase vaksinasi dan kita berharap PMK bisa kita segera atasi.

Semestinya Pemerintah tidak fokus untuk menggesa ekspor CPO demi keuntungan pengusaha CPO dan minyak goreng. Yang lebih prioritas adalah fokus untuk memenuhi kebutuhan CPO dan minyak goreng (migor) domestik. Jangan sampai muncul kembali kasus kelangkaan bahan baku migor seperti sebelum-sebelumnya.