Ada berapa yang belum sempurna nanti kita perbaiki terutama karena beberapa permasalahan yang timbul karena terhalang Covid-19 kemarin.

Masalah tanggal, masalah tempat, ini juga masih dipastikan karena masing-masing saling mencocokkan.

Presiden terpilih Prabowo Subianto masih melakukan simulasi terhadap jumlah nomenklatur kementerian pada kabinetnya mendatang

Di akhir periode masa jabatan 2019-2024, Komisi III DPR RI meluncurkan buku yang berjudul ’ Transformasi Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia: Komisi III DPR RI Periode Tahun 2019-2024 dalam Sebuah Catatan’.

Spekulasi aspirasi yang ada di tengah masyarakat mengenai daftar-daftar yang beredar itu saya pastikan belum fixed, bukan dikeluarkan dari sumber yang resmi.

Tapi jumlahnya ini sedang kita simulasikan sesuai dengan optimalisasi kementerian dan dalam rangka mewujudkan janji-janji kampanye yang kemarin itu ada termaktub dalam Asta Cita dan program aksi, sehingga bisa lebih fokus.

Berikut kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota. Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2023 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?.

Untuk itu, kami minta persetujuan rapat paripurna hari ini untuk menugaskan Badan Legislasi DPR RI.

Saya tegaskan sekali lagi bahwa pemerintah maupun DPR itu akan sama-sama menaati putusan dari KPU dan akan dituangkan dalam PKPU setelah Komisi Pemilihan Umum pada hari Senin nanti mengadakan rapat konsultasi dengan DPR melalui Komisi II DPR.