Kami mendapati bahwa terdapat perlakuan dan apresiasi negara yang tidak proporsional terhadap para guru non sertifikasi. Hal ini tentu menyebabkan kesenjangan sosial dan kesejahteraan guru.
Perusahaan itu diketahui milik Hasanuddin Mas’ud, kakak kandung Abdul Gafur Mas’ud, Bupati non aktif Kabupaten Paser Penajam yang dicokok KPK. Dugaan kasus ini telah dilaporkam Forum Aliansi Kontra Korupsi dan LSM Pusat Informasi Lingkungan Hidup Indonesia awal Februari lalu.
Anwar Sanusi mengungkapkan, saat ini Indonesia berada pada momentum waktu untuk maju agar bisa menjadi negara yang besar.
IKEA mengatakan akan menutup gerai di Rusia dan sekutu Rusia Belarusia, mempengaruhi 15.000 pekerja, dan menggambarkan penutupannya dalam istilah non-politik.
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan atas pengabdian dan loyalitas kepada empat PNS yang selama ini mengabdi di Setjen DPR RI hingga memasuki masa purnabakti terhitung mulai 1 Maret 2022.
Pemerintah lebih baik fokus urus harga kebutuhan pokok yang terus naik. Selain minyak goreng, kedelai dan daging sapi yang telah naik terlebih dahulu, baru-baru ini Pemerintah menetapkan kenaikan harga BBM dan LPG non-subsidi. Bahkan LPG non subsidi mengalami kenaikan dua kali, tanggal 25 Desember 2021 dan 28 Februari 2022, hanya berselang dua bulan.
Sebagai aparatur pemerintah, saudara dapat menyaring semua isu yang belum terverifikasi kebenarannya dengan tidak ikut menyebarluaskannya, agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.
Pejabat Sementara Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan ketiga BBM non subsidi itu adalah Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite.
Komnas HAM terus mendalami kasus dugaan perbudakan dengan kerangkeng di rumah Bupati Langkat non aktif.
FAKK dan LSM-PILHI datang ke KPK dengan membawa sekitar 500-san massa anti korupsi yang turut mendesak KPK agar segera memeriksa Hasanuddin Mas`ud, kakak kandung Bupati Panajam Utara (non aktif), Abdul Gafur Mas`ud, terkait dugaan kasus korupsi di Bank Kaltimkaltara yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp240 Miliar.