Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Agus Hermanto mengatakan perlu ada kejelasan regulasi terkait skema fix-priced atau harga jual tetap pengembangan panas bumi di Indonesia.

Pansus Hak Angket DPR akan memanggil paksa pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jika kembali mangkir. Hal itu berdasarkan Undang-Undang (UU) yang berlaku.

Proposal emergency items terkait krisis Rohingya yang diusulkan oleh delegasi parlemen Indonesia berhasil diadopsi menjadi resolusi sidang IPU ke-137. Hal itu setelah memenangkan voting dengan 1.027 dukungan dalam sidang ke-137 IPU.

Di sela-sela kegiatan sidang Inter Parliamentary Union (IPU) ke-137, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyelenggarakan dialog dengan sejumlah mahasiswa Rusia yang mempelajari sejarah dan budaya Indonesia.

Hubungan bilateral antara Indonesia dengan Georgia mengalami kemajuan di berbagai bidang, khususnya dalam hal perdagangan, pariwisata, investasi, infrastruktur dan sektor publik.

Pimpinan Komisi IX DPR mengapresiasi keinginan Presiden Jokowi dalam memperkuan kewenangan badan pengawas obat dan makanan (BPOM).

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyambut baik kunjungan Ketua Senat Polandia, Jakud Kowalski ke DPR RI. Kunjungan itu diharapkan dapat meningkatkan kerjasama antara Indonesia dengan Polandia.

Pimpinan DPR meminta untuk mengundang Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam pembahasan Perppu tentang pembubaran Ormas yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Pemerintahan era pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kalah hebat dengan pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Dimana, era Jokowi lebih senyap dan tertip setiap kali pembahasan APBN.

Seluruh pimpinan lembaga penegak hukum diminta untuk bersatu dan tidak mencari muka kepada publik. Sebab, Presiden Jokowi sudah mengetahui apa yang sebetulnya sedang terjadi.