Komisi III DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi terkait rencana penerbitan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK.

Sistem kerja KPK sejak 17 tahun berdiri justru membuat perekonomian Indonesia semakin terpuruk. Sebab, KPK lebih mengedepankan penindakan daripada pencegahan dalam memberangus korupsi.

Presiden Jokowi mempertimbangkan soal penerbitan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang UU KPK.

Kami mendukung bahwa Presiden tidak perlu mengeluarkan Perppu untuk mencabut kembali UU KPK yang telah disahkan

Capt. Putu juga menjadi nakhoda yang sering dipercaya pimpinan Pangkalan PLP Tanjung Priok, untuk mengantar dan menemani tamu-tamu VIP. Mereka itu antara lain Presiden Jokowi dan sebelumnya Wamenhub Bambang Susantono.

PDIP memastikan putra Jokowi tak akan mendapat perlakuan khusus.

Provokasi adalah kejahatan. Maka hentikan provokasi rasisme yang justru mengganggu rakyat dan pembangunan yang sedang gencar dilakukan Pemerintahan Jokowi.

ARJ dan semua relawan mengambil peran aktif untuk melindungi pak Jokowi dari serbuan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kaum radikal dan intoleran.

Paripurna DPR resmi menunda pengesahan RUU Pemasyarakatan menjadi Undang-Undang (UU) sebagaimana permintaan dari Presiden Jokowi.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Muhammad Fauzan berpendapat langkah Presiden Jokowi menunda pengesahan empat RUU menunjukkan ketegasan Jokowi dalam menyikapi situasi politik sekarang.