Satuan pendidikan dalam kondisi khusus dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) melalui Ditjen Pendidikan Tinggi (Dikti), mengucurkan anggaran sebesar Rp405 miliar untuk sejumlah program penanganan Covid-19.

Selain silaturahmi, pertemuan juga untuk membahas masalah terkait pendidikan di tengah pandemi Covid-19.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar membuka Workshop Penanganan Kondisi Darurat di Kompleks Gedung DPR RI yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Setjen DPR RI.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf memastikan pihaknya akan segera memanggil Mendikbud Nadiem Makarim terkait pemberitaan tentang penggunaan dana BOS yang dialihkan untuk pembiayaan kuota internet bagi peserta didik dan guru.

Sebagai langkah afirmasi pemerintah untuk pemerataan akses pendidikan tinggi bagi seluruh Indonesia.

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyarankan Mendikbud Nadiem Makarim agar mengalokasikan anggaran POP sebesar Rp 495 miliar dari Rp100 miliar dialokasikan sebagai bantuan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).

Dampak Pandemi Covid-19 bagi dunia pendidikan memantik banyak respon dari masyarakat. Terlebih saat Mendikbud Nadiem Makarim menetapkan kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi para siswa.

Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso memaparkan, metode pembelajaran daring memiliki tantangan tersendiri, minimal ada tiga faktor yang dapat menentukan efektifitas metode pembelajaran secara daring.

Hal ini disampaikan dalam pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XV, pada Selasa (28/7) siang.