Yaqut sempat dikabarkan akan absen dari panggilan KPK dan meminta penjadwalan ulang. Namun, ia secara tiba-tiba menampakkan mendatangi Gedung Merah Putih KPK.

DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas UU No.34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji sebagai RUU usulan atau inisiatif DPR.

Komisi II DPR menegaskan pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu harus memastikan kualitas demokrasi Indonesia tidak mengalami kemunduran.

Yaqut bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka dugaan korupsi kuota haji.

Ya, target pertama PPRT, lalu kemudian Undang-Undang Hak Cipta.

Termasuk penguatan peran RT, RW, kelurahan dan desa untuk upaya perlindungan PRT dan para pihak dalam rancangan undang-undang PPRT ini.

Pemanggilan itu setelah KPK memenangkan praperadilan melawat Yaqut di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Purusan Praperadilan dibacakan hari ini, Rabu (11/3)

Hakim menyatakan penetapan Yaqut Cholil sebagai tersangka dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024 oleh KPK adalah sah secara hukum.

Jadi, memang harus evaluasi ke semua lini terkait dengan hal tersebut.

Operasi senyap itu juga menyasar Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari.