Baiknya JPU maupun majelis hakim memanggil PT Temas dan semua pihak yang terlibat dalam proses jual beli (harto khusumo, calo tanah, notaris) dengan Abdul Halim.

Perlu adanya pengukuran ulang terhadap HGU-HGU yang telah dikeluarkan oleh BPN. Karena temuan-temuan kami serta laporan-laporan ke Komisi II, banyak HGU yang terlambat dan banyak HGU yang tidak dipergunakan sesuai dengan perizinan. Bahkan memperluas atau mengekspansi yang mengambil tanah-tanah masyarakat, sehingga menjadi konflik di tengah-tengah masyarakat.

Sertefikasi tanah untuk memberikan kepastian hukum dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kementerian ATR/BPN selesaikan konflik tanah di Cianjur

Mafia tanah ini terkait dugaan pelanggaran hukum berupa penyalahgunaan pemanfaatan lahan Inhutani II di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.

Kementerian ATR/BPN bersiap hadapi ancaman resesi global, dengan program ini

Penyelesaian Sertifikat Rumah, BTN dan Kementerian ATR/BPN kolaborasi

Layanan PPAT diminta diseragamkan dan tidak dipersulit

Mafia tanah ini diduga terkait penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) ilegal kepada PT Multi Sarana Agro Mandiri

Menteri Hadi usulkan izin HGB 160 tahun di IKN Nusantara