PAN pasrah atau berserah kepada Presiden Jokowi terkait wacana reshuffle atau evaluasi menteri di Kabinet Kerja.

Wacana Pemerintah memakai dana haji untuk pembangunan infrastruktur bertentangan dengan UU 34 Tahun 2014 tentang Badan Pengelolaan Keuangan Haji.

Partai Demokrat menolak wacana pemerintah memakai dana haji untuk membangun infrastruktur di Indonesia. Sebab, hal itu tidak berkaitan dengan jemaah haji.

Wacana membentuk Densus Antikorupsi sudah disampaikan kepada KPK dan Kejaksaan Agung beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang (OSO) setuju dengan wacana pemerintah untuk memindahkan ibukota Indonesia dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Wacana pemerintah menaikan dana partai politik (Parpol) senilai Rp 1000 per suara dinilai masih kurang.

Wacana reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Jokowi kembali mengemuka.

Partai Gerindra mendukung wacana Presiden Jokowi untuk melibatkan unsur TNI dalam melawan aksi terorisme di tanah air.

MPR mendukung pemerintah terkait wacana pembubaran Ormas HTI. Alasannya, setiap Ormas yang bertentangan dengan Pancasila wajib dibubarkan.

Wacana pemilihan rektor dipilih oleh Presiden Jokowi sebagaimana yang disampaikan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo dinilai bertentangan dengan UU dan Perpres No 65 Tahun 2007.