Ini bahkan sudah bukan provokasi lagi, tetapi melanggar kedaulatan negara dan mengganggu kepentingan nasional (national interest). Jadi Pemerintah melalui Menteri Pertahanan dan Menko Marves harus bersikap.

Dalam kaitannya dengan vaksinasi, data dari Kementerian Kesehatan menyebutkan ada 41 juta dosis vaksin yang saat ini ada pada stok Provinsi dan Kabupaten atau Kota yang belum disuntikkan

Positive rate di Indonesia juga relatif masih lebih tinggi, masih di angka 5 persen. Padahal di Singapura dan Korea Selatan lebih kecil dari itu.  Dari segi coverage vaksinasi. Korea Selatan sudah mencapai 58 persen penduduk, bahkan Singapura sudah 78 persen penduduk. Kita masih jauh, baru sekitar 35 persen. 

Terkait keamanan data di dalam Peduli Lindungi, pemerintah menjamin keamanan data tersebut, dan saat ini penyimpanan data dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mengecam sikap Menteri Kordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Panjaitan yang lebih mengutamakan pendirian pabrik vaksin dari China dibandingkan mendukung riset dan produksi vaksin dalam negeri.

Hal itu merespon pemerintah yang memutuskan untuk menghapus angka kematian untuk sementara waktu dalam indikator penanganan Covid-19 di Tanah Air.

Luhut mengumumkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2, 3 dan 4 di Pulau Jawa dan Bali diperpanjang hingga 16 Agustus 2021 dengan sejumlah penyesuaian.

Memang masih ada yang harus diperbaiki ke depannya, tapi kita harus bersabar dan berterimakasih kepada Zohri dan Alvin yang sudah berjuang di Olimpiade.

Untuk mendukung upaya ini, Menko Luhut menekankan agar keberadaan laboratorium untuk tes PCR tidak hanya ada pada ibukota provinsi saja, namun terdapat pula pada kabupaten/kota.

Syarief Hasan juga mendorong Pemerintah/penguasa untuk terbuka dengan kritikan dan saran.