Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Mohamad Said menyampaikan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 disusun dengan faktor ketidakpastian yang tinggi akibat Covid-19.

Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) diupayakan dengan meningkatkan quality control dan mendorong pemerintah daerah (pemda) dalam pemulihan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Pemerintah harus mengoptimalkan produksi tabung oksigen dalam negeri dan tidak terburu-buru membuka opsi impor. Ada baiknya, penanggulangan pandemi disinergikan dengan upaya menggerakan sektor industri dan ekonomi masyarakat.

Diantara poin laporan BPK terkait dengan pemeriksaan Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan rentetan masalah anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional bernilai triliunan. BPK menyimpulkan penggunaan anggaran negara oleh pemerintah tidak sesuai dengan yang direncanakan pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020.

Pemerintah segera menyalurkan bantuan sosial (bansos) tunai. Program ini dinilai bisa menggerakan ekonomi masyarakat di tengah krisis akibat pandemi Covid-19.

Program ini bertujuan membantu meringankan beban ekonomi masyarakat di masa pandemi Covid-19, mengingat berbagai kebutuhan harian, seperti produk kesehatan dan kebersihan, tetap perlu dipenuhi masyarakat.

Crypto dianggap merupakan bagian dari transformasi sistem ekonomi dan keuangan dunia. Oleh karena itu negara dan masyarakat harus punya pemahaman dan kesiapan institusi untuk menghadapi tranformasi itu.

Salah satu ekosistem pendukung yang masih memerlukan upaya perbaikan di dalam perkuatan perekonomian syariah adalah kualitas sumber daya manusia.

70% pembiayaan UMKM berasal dari pembiayaan mandiri, dan 30% dari pembiayaan lain termasuk diantaranya perbankan.