Lukman menegaskan rilis 200 nama mubalig atau tersebut hanyalah bentuk pelayanan pemerinta
Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan beranggapan rekomendasi 200 Mubalig versi Kementerian Agama (Kemenag) yang tidak tetap, bisa membingungkan Umat Islam.
DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) kembali menggagas Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan (World Parliamentary Forum on Sustainable Development) untuk kedua kalinya pada 12–13 September 2018 mendatang.
Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim dinilai sedang melakukan politik belah bambu terhadap ulama. Hal itu terkait keputusan Kementerian Agama yang mengeluarkan daftar 200 nama penceramah mubaligh yang memenuhi kriteria.
Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim diminta untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Hal itu terkait keputusan Kementerian Agama yang mengeluarkan daftar 200 nama daftar penceramah mubaligh yang memenuhi kriteria.
Daftar 200 penceramah dalam rekomendasi mubaligh Kementerian Agama (Kemenag) dinilai justru menambah kegusaran dan kegaduhan di tanah air.
Daftar 200 penceramah dalam rekomendasi mubaligh Kementerian Agama (Kemenag) dinilai berpotensi pembelahan antar ulama di tanah air.
Penyebaran daftar penceramah dalam rekomendasi mubaligh Kementerian Agama (Kemenag) dinilai politis. Dan politik Kemenag tersebut adalah konyol.
Zainut Tauhid Saadi menegaskan daftar penceramah dalam daftar rekomendasi mubaligh Kementerian Agama belum final.
Keterangan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin soal daftar tersebut belum jelas dipahami masyarakat.