Wacana penempatan perwira aktif di berbagai jabatan sipil tentu langkah mundur bagi reformasi dan semangat profesionalisme TNI.

Bupati Pemalang sendiri diusung oleh PPP dan Gerindra pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 lalu. Penangkapannya diduga berkaitan dengan dugaan jual beli jabatan serta suap pengadaan barang dan jasa.

Penyidik KPK turut mengamankan barang bukti sejumlah uang tunai dalam bentuk rupiah dab barang bukti lainnya.

Wacana penempatan TNI di jabatan sipil bisa mengembalikan dwi fungsi TNI zaman Orde Baru yang menimbulkan banyak masalah. Pertama, jabatan publik harus didasarkan pada kompetensi teknis ataupun keilmuan bukan bagi-bagi jabatan.

Kenaikan harga makanan dan energi menggerek inflasi bergerak naik, bahkan sampai kisaran yang anomali bagi inflasi pangan.

Kemendes sedang menyelesaikan sistem yang dapat memberikan ruang bagi kepala desa untuk menjawab dengan cepat dan tepat.

Masalah pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri khususnya kelistrikan ini penting, bagi energi kita khususnya listrik tidak terganggu pasokan bagi masyarakat.

Keberadaan NFT bisa dijadikan sumber pendapatan baru bagi para seniman.

Munculnya dukungan kepada Airlangga Hartarto sebagai calon presiden (capres) merupakan angin segar bagi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Data Litbang Kompas baru-baru ini, sebanyak 59 persen publik yakin kepemimpinan Firli bisa bawa KPK lebih baik lagi sampai akhir jabatan.