Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) membentuk Kaukus Daerah Kepulauan dalam rangka percepatan pembahasan RUU Daerah Kepulauan. 

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyoroti kasus perkawinan usia anak  atau usia muda yang terjadi di Indonesia.

Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) prihatin dengan hasil studi yang dilakukan UNDP dan J-PAL SEA.

Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) siap melakukan pengawasan Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin meminta kepada Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), untuk segera memberikan izin terhadap Vaksin Nusantara. Dengan begitu, pemerintah tidak perlu lagi mengimport vaksin-vaksin dari luar negeri.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI ) meminta pemerintah melalui kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan juga Bulog berkolaborasi pacu produktifitas beras nasional dengan menaikan harga beli gabah petani.

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengingatkan pemerintah tentang keamanan dan efek samping dari Vaksin AstraZeneca.

Kekosongan kursi Wakil Walikota Tanjungpinang menjadi sorotan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). 

Menurut Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin, pemerintah harus berkaca tax amnesty jilid I pada tahun 2016. Sebelum mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak, pemerintah harus membuat perencanaan yang matang.

Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), H. Sukiryanto, S.Ag mendorong pemerintah untuk memfasilitasi wadah kreatifitas bagi para penyandang disabilitas.