Infrastruktur menjadi salah satu jalan untuk mewujudkan swasembada pangan khususnya di Jawa Timur (Jatim).

Penghapusan kuota bukan berarti liberalisasi impor. Negara harus hadir dengan instrumen yang memperkuat sisi penerimaan, seperti sistem tarif progresif, lelang izin impor terbuka, serta penguatan pengawasan agar tidak ada manipulasi harga dan data kebutuhan pangan.

Ketua Umum APROPI Yanno Nunuhitu mendukung penuh gerakan swasembada pangan yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Pada saat currency rate tinggi, harga pangan dunia tinggi, kemudian pemberlakuan tarif yang tinggi dari beberapa negara bukan cuma Donald Trump, ini waktunya kita meningkatkan produksi dalam negeri.

Langkah-langkah kita itu sebetulnya untuk menaikkan daya beli masyarakat menjelang Idulftri, pas lagi kemarin bulan puasa gitu.

Jadi kalau misalnya ada yang tidak sesuai dengan kemasan, misalnya itu kan 5 kg gitu, nanti kita harus bergerak dengan Satgas Pangan untuk kemudian melakukan penindakan.

Loh kalau Pak Zul ini kan abang saya, jadi kita yang mudaan harus datang dong.

Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan, masyarakat tidak perlu kaget dengan harga pangan yang tiba-tiba melonjak naik.

Menteri Pertanian menyebut, beras berkutu itu tidak akan dipakai lagi. Sementara, Kepala Bapanas mengatakan beras berkutu itu masih dapat dikonsumsi. Menko Bidang Pangan malah berkilah jumlahnya sedikit. Terasa mahal sekali sebuah pekerjaan bernama `koordinasi` di antara para pembantu presiden ini.

Dia juga menyampaikan bahwa kuliner tradisional dan gastronomi merupakan bagian dari kekayaan warisan budaya bangsa