Kelima BUMN tersebut oleh Kemenkeu dimasukkan ke dalam klaster infrastruktur

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Investasi/BKPM terus melakukan usaha bersama dalam menarik investasi dan membangun peningkatan baik dari sisi organisasi maupun pelayanan.

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin mendorong pemerintah daerah untuk melakukan akselerasi serapan program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Hal itu dilakukan guna mendukung pelaksanaan perpanjangan PPKM Level 4 di beberapa daerah.

Anggota Komisi VI DPR, Marwan Jafar mendesak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pimpinan Sri Mulyani untuk segera memberikan atensi serius kepada perusahaan BUMN yang mendapat Penyertaan Modal Negara (PMN).

Untuk PKH, saat ini angkanya Rp28,31 triliun kita tidak mengubah dari sisi jumlah yang mereka terima, tergantung dari komposisi keluarganya.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ratna Juwita Sari meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengawal sektor-sektor terdampak pandemi, khususnya sektor transportasi, pariwisata dan UMKM.

Wacana pengampunan pajak alias Tax Amnesty Jilid II diapresiasi kalangan dewan. Usulan yang dihembuskan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani itu dinilai bisa mendorong kepatuhan bagi wajib pajak.

Ini perlu segera dilakukan dalam rangka menunaikan kewajiban negara terhadap lembaga pendidikan Islam yang mengalami berbagai kesulitan akibat pandemi covid-19.

Kalangan dewan meminta Kementerian Keuangan untuk segera mencairkan anggaran bantuan penanganan Covid-19 bagi pondok pesantren dan madrasah.