Komisi V DPR RI sepakat dengan Kemendes PDT dan Kementrans untuk menjalankan amanat pasal 98 ayat 6 MD3

Kami sepakat dengan Kementerian Desa dan PDT, serta Kementerian Transmigrasi, bahwa semua desa dan kawasan transmigrasi yang masuk kawasan hutan atau taman nasional harus dilepaskan statusnya.

Apakah data Kementerian Desa sama dengan data Kementerian Kehutanan? Karena ini menyangkut nasib desa-desa yang selama ini justru menjadi korban regulasi.

Anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu, kembali menyoroti konflik agraria yang melibatkan desa-desa di dalam kawasan hutan, termasuk yang berada di Taman Nasional Tesso Nilo.

Di Kabupaten Bogor saat ini sudah ada tiga tersangka yang sedang berproses karena dianggap merambah kawasan hutan. Padahal mereka menggunakan lahan itu untuk aktivitas ekonomi.

DPR Setujui Anggaran Kemendes PDT 2026 Rp2,5 Triliun, Ini Rinciannya

Persoalan sampah rumah tangga, terutama plastik dan barang bekas, masih menjadi isu mendesak di tingkat desa

Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dan RDP bersama Basarnas dalam rangka pembahasan RAPBN 2026.

Kalau koperasi melemah, yang diuntungkan hanyalah oligarki dan kapitalisme. Sebaliknya, bila koperasi kuat, rakyatlah yang akan menikmati hasilnya.

Wamentrans mengatakan keinginan untuk mengaliri listrik di kawasan transmigrasi dikonkretkan saat transmigrasi menjadi kementerian tersendiri.