DPR bersama Pemerintah sepakat untuk menunda pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Penundaan Pilkada 2020 dikarenakan pandemi virus Corona di tanah air.

Pemda DIY sepakat mengambil kebijakan bahwa pendatang dari luar Yogya harus diisolasi minimal 14 hari, dilanjutkan pemeriksaan kesehatannya Covid-19

Sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah sepakat untuk menghapus sistem honorer secara perlahan-lahan.

Pemerintah sepakat, data lahan baku sawah per Desember 2019 menjadi 7,46 juta hektare.

BULD DPD RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepakat untuk bersinergi dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah (ranperda) dan peraturan daerah (perda).

Kementerian Koperasi dan UKM sepakat bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dalam melakukan pengembangan Korporasi Petani Berbasis Koperasi

Kementerian Koperasi dan UKM bersama Swiss Indonesian Chamber of Commerce (SwissCham Indonesia) sepakat melakukan kolaborasi guna meningkatkan kapasitas UKM Indonesia agar bisa menembus pasar ekspor khususnya ke Eropa melalui Swiss.

Pihak-pihak yang bertikai juga sepakat untuk menunjuk anggotanya ke komisi militer dengan lima anggota dari masing-masing pihak seperti yang diinginkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memantau implementasi gencatan senjata.

Wakil Ketua DPR RI Bidang Polhukam, Azis Syamsuddin mengaku sepakat dengan mantan Kepala BIN, Hendro Priyono terkait wacana meredefinisi KKB Papua sebagai organisasi terorisme internasional.

Kedua negara sepakat meningkatkan kerja sama ekonomi di bidang potensial seperti perdagangan dan investasi, industri kreatif termasuk digital technology di sektor keuangan, energi khususnya energi terbarukan, pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, maritim.