Dalam rangka mencegah tindak kejahatan korupsi di DPR dan DPRD, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan penuntutan pencabutan hak politik terhadap politisi yang melakukan korupsi.

KPK mengaku baru mencabut hak politik terhadap 26 orang koruptor sejak 2013-2017. Sementara, untuk perkara tahun 2018 masih dalam proses persidangan.

Nasir mengatakan, di luar kampus mahasiswa dipersilakan berpolitik praktis. Namun tidak halnya di dalam kampus

Menghadapi momen politik, Kementerian Pemuda dan Olahraga RI (Kemenpora RI) mengajak seluruh elemen pemuda dan mahasiswa untuk tetap menjaga perdamaian

anggota MPR Fraksi Nasdem Irma Suryani Chaniago mengatakan bahwa masalah kepala daerah mendukung dan menjadi juru kampanye salah satu capres sudah terjadi pada saat pilpres 2014 lalu apakah saat itu mereka menyalahi etika dan fenomena itu tidak seramai sekarang pada pilpres 2019.

Mohamad Nasir memperingatkan mahasiswa agar tak ditunggangi kepentingan politik

Fasilitas sel milik mantan Ketua Umum Partai Golkar di Lapas Sukamiskin dinilai sebagai bukti hukum masih dikangkangi power politik saat ini.

Dalam rangka mewujudkan politik bersih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar masyarakat tidak memilih para caleg yang memiliki rekam jejak sebagai koruptor.

KPK akan meminta pendapat dari ahli hukum soal apakah bisa mempidanakan partai politik dengan memakai pasal korporasi. Hal itu terkait adanya indikasi keterlibatan Partai Golkar dalam kasus suap PLTU Riau-1.

PDIP lebih solid ketimbang Partai Demokrat dalam menentukan sikap politik untuk mendukung pasangan capres-cawapres pada kontestasi Pilpres 2019 mendatang.