Padahal menurut ketentuan Undang-Undang paling lambat 60 hari sesudah DPR RI mengirim surat maka Presiden wajib mengirimkan surat presiden yang disertai DIM kepada DPR RI. Dengan surpres dan DIM itu maka RUU akan dibahas bersama Pemerintah dan DPR. Sekarang sudah lebih dari 60 hari surat itu dikirim. Tapi Presiden belum mengirimkan DIM juga. Terus apa yang mau dibahas?

RKUHP relatifnya kita sudah sepakat dengan pemerintah. Ini kan pasti ada mekanisme di dalam DPR, nanti masuk ke pimpinan DPR, terus di-Bamus-kan (Badan Musyawarah).

Upaya hilirisasi nikel ini harus terus berjalan meskipun ada gugatan di WTO. Pemerintah harus dapat mensinergikan masalah hilirisasi nikel ini dengan aturan yang berlaku di WTO.

Harga Beras Terus Merangkak Naik, Pemerintah Diminta Segara Impor Beras.

Perhatian pemerintah terhadap UMKM sudah baik dan serius. kita bisa melihat, hampir di semua kementerian mempunyai nomenklatur UMKM. khususnya Mitra komisi VI, semua kementerian dan lembaga mempunyai program untuk UMKM.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mulai mengantisipasi lonjakan harga pangan menjelang akhir tahun.

Pelaku IHT minta kenaikan Cukai Rokok ditunda, ini alasannya

Kita apresiasi, support dan mendukung langkah pemerintah yang sudah menggulirkan program vaksin booster kedua. Saya kira berikutnya kepada masyarakat kita yang belum divaksin maupun yang belum di booster, ayo selamatkan diri, perkuat diri dengan menambah daya tahan tubuh kita melalui vaksin Booster.

Kami sangat berharap, bantuan-bantuan, baik dari Pemerintah maupun masyarakat umum dapat disebar secara merata.

Pemerintah terus berupaya menjaga keterjangkauan harga serta ketersediaan pasokan pangan pokok untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan permintaan.