Sistem Halal Terpadu bertujuan untuk mempercepat dan mengoordinasikan proses administrasi yang berkaitan dengan produksi, ekspor, dan impor makanan halal.

Adapun kewajiban yang harus diterpkan di tempat pemotongan hewan. Utamanya, daging hewan kurban harus memenuhi persyaratan Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).

Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCI–NU) Jepang mendorong agar penguatan ekonomi umat dijadikan fokus utama gerakan Nahdlatul Ulama ke depan.

Ditengah Pandemi, Menpora, Zainudin Amali bersama jajarannya melakukan Silaturahmi dan Halal Bihalal secara Online.

Syahrul mengingatkan kepada jajaran Kementan untuk tidak menyandarkan sedikitpun pada importasi, demi kemandirian bangsa.

Semangat Idul Fitri adalah Semangat Berhalal Bi Halal, Saling Memaafkan, dan Perkuat Persaudaraan Nasional

Sistem pemantauan daring baru ini adalah bagian dari inisiatif yang lebih luas untuk mengoordinasikan rencana dan program yang berkaitan dengan makanan halal di berbagai departemen pemerintah Iran.

Muaranya adalah menghasilkan produk sesuai standar syariah dan halal, yang diterima pasar, berdaya saing, dan berbasis ekonomi digital

Dalam Draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja per November lalu dinyatakan bahwa sejumlah pasal di UU Jaminan Halal akan dihapus. Di antaranya Pasal 4, Pasal 29, 42 dan 44.

Pemerintah saat ini masih terus membahas opsi anggaran untuk biaya sertifikasi halal, jika UMK digratiskan