Muhaimin Syarif merupakan tersangka kasus dugaan suap 

Dalam tata tertib DPD RI setiap perubahan atau pembentukan peraturan di DPD RI memerlukan pembentukan panitia khusus.

Fadel Muhammad Ungkap Peran Besar DPD Dalam Penerapan Paradigma Collaborative Governance Oleh Pemerintah Daerah

Penguatan DPD, Fadel Muhammad : Fokus Saja Pada Kemajuan Ekonomi dan Kesejahteraan Daerah

Konsep paket pimpinan DPD tidak disebutkan dalam tata tertib DPD RI. Selain itu, konsep paket pimpinan itu juga berpotensi terjadi penyimpangan hukum dan etika.

Komisi III DPR dapat menerima penjelasan usulan program MPR sesuai dengan pagu indikatif tahun anggaran 2025 sebesar Rp924,54 miliar, dan akan memperjuangkan usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp251,62 miliar, sehingga menjadi Rp1,17 triliun.

Besaran simpanan peserta Tapera untuk peserta pekerja ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5 persen dan pekerja sebesar 2,5 persen.

Fakta hukum dan sosiologi menunjukkan bahwa revisi atas UU MD3 di era Presiden Jokowi dengan dikeluarkannya UU Nomor 17 Tahun 2014 mereduksi kewenangan DPD RI secara kelembagaan.

Penggeledahan terkait kasus suap pengadaan dan perizinan di Maluku Utara