Kejagung membuka peluang untuk memeriksa Menteri BUMN Erick Thohir dan dan pemilik PT Alamtri Resources Indonesia Tbk Garibaldi Thohir alias Boy Thohir terkait kasus korupsi di PT Pertamina Patra Niaga.

Presiden Prabowo Subianto diminta menonaktifkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir.

Terima kasih sekali lagi, semuanya kita catat dengan baik.

Adapun, pembahasan dalam audiensi tersebut yakni terkait permasalahan hak karyawan dan pensiunan Indofarma Group yang belum dibayar oleh perusahaan hingga saat ini.

Menurut dia, rekrutmen dengan mengedepankan prinsip bersih, transparan, akuntabel, dan humanis telah dilakukan sejak bertahun-tahun

Erick dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bersama-sama berencana untuk melakukan pemetaan dan mencari solusi terkait Pertamina.

Komisi VI DPR berencana akan membentuk Panja terkait isu tata kelola minyak mentah oleh PT Pertamina. Hal itu menyikapi kasus dugaan korupsi di Pertamina oleh BUMN Patra Niaga yang merugikan negara sebesar Rp193,7 triliun.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut kasus dugaan korupsi di Pertamina oleh BUMN Patra Niaga yang merugikan negara sebesar Rp193,7 triliun.

Menteri BUMN Erick Thohir diminta tanggung jawab terkait kasus dugaan korupsi oplosan minyak Pertamina oleh BUMN Patra Niaga yang merugikan negara sebesar Rp193,7 triliun.