Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku tidak habis pikir nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut sebagai calon presiden (Capres) pada Pilpres 2019 mendatang.

Partai Gerindra setuju dengan usulan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (Capres) pada Pilpres 2019 mendatang.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara tegas menolak wacana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden pada Pilpres 2019.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai menjadi ancaman bagi perkembangan sistem demokrasi di Indonesia.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai tidak sejalan dengan prinsip demokrasi. Hal itu terkait aturan yang dikeluarkan PKS kepada seluruh kader yang ingin maju sebagai calon anggota legislatif (Caleg) untuk bersedia mengundurkan diri.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai sebagai partai yang diktator dan melanggar Undang-Undang (UU) yang berlaku. Sebab, PKS disebut telah merampas hak imunitas yang dimiliki oleh anggota DPR sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai telah merampas hak imunitas yang dimiliki oleh anggota DPR sebagaimana diatur dalam konstitusi. Kader PKS yang duduk di legislatif mau dikerangkeng.

Sejumlah calon kepala daerah yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengalami kekalahan di sejumlah daerah. Hal itu dinilai akibat partai pimpinan Sohibul Iman itu tidak mengikuti rasionalitas kader.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah batal mencabut laporan atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang dilakukan oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah batal mencabut laporan atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang dilakukan oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman.